Bung Karno Sang Penyambung Lidah Rakyat BUNG KARNO: Februari 2010

Minggu, 28 Februari 2010

Gelora Politik Revolusioner

Pembangunan di Era Bung Karno
Gelora Politik Revolusioner

Fase pertama pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1959) diwarnai semangat revolusioner, serta dipenuhi kemelut politik dan keamanan. Belum genap setahun menganut sistem presidensial sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, pemerintahan Bung Karno tergelincir ke sistem semi parlementer. Pemerintahan parlementer pertama dan kedua dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Pemerintahan Sjahrir dilanjutkan oleh PM Muhammad Hatta yang merangkap Wakil Presiden.

Kepemimpinan Bung Karno terus menerus berada di bawah tekanan militer Belanda yang ingin mengembalikan penjajahannya, pemberontakan-pemberontakan bersenjata, dan persaingan di antara partai-partai politik. Sementara pemerintahan parlementer jatuh-bangun. Perekonomian terbengkalai lantaran berlarut-larutnya kemelut politik.

Ironisnya, meskipun menerima sistem parlementer, Bung Karno membiarkan pemerintahan berjalan tanpa parlemen yang dihasilkan oleh pemilihan umum. Semua anggota DPR (DPGR) dan MPR (MPRS) diangkat oleh presiden dari partai-partai politik yang dibentuk berdasarkan Maklumat Wakil Presiden, tahun 1945.

Demi kebutuhan membentuk Badan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUD 1945, Bung Karno menyetujui penyelenggaraan Pemilu tahun 1955, pemilu pertama dan satu-satunya Pemilu selama pemerintahan Bung Karno. Pemilu tersebut menghasilkan empat besar partai pemenang yakni PNI, Masjumi, NU dan PKI.

Usai Pemilu, Badan Konstituante yang disusun berdasarkan hasil Pemilu, mulai bersidang untuk menyusun UUD baru. Namun sidang-sidang secara marathon selama lima tahun gagal mencapai kesepakatan untuk menetapkan sebuah UUD yang baru.

Menyadari bahwa negara berada di ambang perpecahan, Bung Karno dengan dukungan Angkatan Darat, mengumumkan dekrit 5 Juli 1959. Isinya; membubarkan Badan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Sejak 1959 sampai 1966, Bung Karno memerintah dengan dekrit, menafikan Pemilu dan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup.

Pemerintahan parlementer yang berpegang pada UUD Sementara, juga jatuh dan bangun oleh mosi tidak percaya. Akibatnya, kondisi ekonomi morat-marit. Sementara itu, para pemimpin Masjumi dan PSI terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Kemudian, Bung Karno membubarkan kedua partai tersebut.

Pada fase kedua kepemimpinannya, 1959-1967, Bung Karno menerapkan demokrasi terpimpin. Semua anggota DPRGR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang politik. Bung Karno berusaha keras menggiring partai-partai politik ke dalam ideologisasi NASAKOM—Nasional, Agama dan Komunis. Tiga pilar utama partai politik yang mewakili NASAKOM adalah PNI, NU dan PKI. Bung Karno menggelorakan Manifesto Politik USDEK. Dia menggalang dukungan dari semua kekuatan NASAKOM.
Namun di tengah tingginya persaingan politik Nasakom itu, pada tahun 1963, bangsa ini berhasil membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Saat itu yang menjadi Panglima Komando Mandala (pembebasan Irja) adalah Mayjen Soeharto.

Tahun 1964-965, Bung Karno kembali menggelorakan semangat revolusioner bangsanya ke dalam peperangan (konfrontasi) melawan Federasi Malaysia yang didukung Inggris.

Sementara, dalam kondisi itu, tersiar kabar tentang sakitnya Bung Karno. Situasi semakin runyam tatkala PKI melancarkan Gerakan 30 September 1965. Tragedi pembunuhan tujuh jenderal Angkatan Darat tersebut menimbulkan situasi chaos di seluruh negeri. Kondisi politik dan keamanan hampir tak terkendali.

Menyadari kondisi tersebut, Bung Karno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto. Ia mengangkat Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang bertugas mengembalikan keamanan dan ketertiban. Langkah penertiban pertama yang dilakukan Pak Harto, sejalan dengan tuntutan rakyat ketika itu, membubarkan PKI. (Selengkapnya baca: Pak Harto Terkait G-30-S/PKI?)

Bung Karno, setelah tragedi berdarah tersebut, dimintai pertanggungjawaban di dalam sidang istimewa MPRS tahun 1967. Pidato pertanggungjawaban Bung Karno ditolak. Kemudian Pak Harto diangkat selaku Pejabat Presiden. Pak Harto dikukuhkan oleh MPRS menjadi Presiden RI yang Kedua, Maret 1968.

Sementara pembangunan ekonomi, selama 22 tahun Indonesia merdeka, praktis dikesampingkan. Kalaupun ada, pembangunan ekonomi dilaksanakan secara sporadis, tanpa panduan APBN. Pembangunan dilakukan hanya dengan mengandalkan dana pampasan perang Jepang.

Dari dana pampasan perang itu, Bung Karno membiayai pembangunan fisik, antara lain, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Gedung Sarinah, Stadion Senayan, Bendungan Jatiluhur, Hotel Samudra Beach, Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Bali Beach dan Sanur Beach di Bali.

Juga memulai membangun Gedung MPR/DPR, Tugu Monas dan Masjid Agung Istiqlal yang kemudian dirampungkan dalam era pemerintahan Pak Harto. Emas murni di pucuk Monas yang tadinya disebut 35 kilogram ternyata hanya 3 kilogram, kemudian disempurnakan pada era pemerintahan Orde Baru. ► e-ti/crs-sh, dari berbagai sumber




LANJUTKAN......

Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno, 1965-1967 (1)

Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno, 1965-1967 (1)
Peter Dale Scott



Profesor Peter Dale Scott (PDS) melalui paper-nya mengungkapkan campur tangan Amerika Serikat dalam pengulingan Presiden Soekarno dengan cara kotor dan berdarah tahun 1965-1967. Seluruh catatan dalam periode yang sulit dimengerti akan tetap berada di luar jangkauan analisis yang terlengkap sekalipun. Fakta sesungguhnya yang terjadi tidak terdokumentasi; dan sementara dokumentasi yang beredar ditemukan banyak kontroversial dan tidak teruji faktanya. Pembantaian pengikut Soekarno yang beraliran kiri (sosialis) merupakan hasil dari konspirasi politik yang meninggalkan ketakutan (paranoid atau phobia) yang meluas, dan menjadikan ini suatu tragedi yang melampaui dari tujuan suatu kelompok atau koalisi.
Dalam hal ini, Dale Scott tidak hanya memberi kesan bahwa provokasi dan kekerasan pada tahun 1965 hanya berasal dari militer Indonesia yang beraliran kanan yang telah bekerja sama dengan Amerika Serikat, bersama (termasuk penting, tapi jarang disebut/diuraikan) intelijen Inggris, Jerman dan Jepang. Namun dari keseluruhan papernya, Dale Scott menemukan peristiwa ini sebagai konspirasi yang rumit dan terselubung. Kompleksitas dan ambiguistias sejarah pembantaian berdarah Indonesia 1965-1967 yang sesungguhnya masih lebih sederhana dan mudah dipercaya oleh masyarakat daripada sejarah versi dari Presiden Soeharto dan Permerintahan Amerika Serikat.

Klaim mereka (versi Soeharto dan Pemeritahan Amerika) yang masih bermasalah itu menjelaskan bahwa pada 30 September 1965, sebuah gerakan yang disebut sebagai Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) melakukan kudeta (pembunuhan 6 jenderal militer), merupakan gerakan penyerangan “kiri” terhadap “kanan”, lalu memberi legalitas restorasi kekuasaan yang diikuti oleh usaha pembantaian golongan kiri oleh golongan tengah. Dalam skenario ini, Soeharto menempatkan dirinya sebagai sosok golongan “tengah” (padahal Soeharto dan AH Nasution merupakan sosok kanan, sementara Jenderal Ahmad Yani merupakan sosok tengah) atau istilah yang digunakan politikus era saat ini adalah “politik jalan tengah”. Ini semata-mata hanya menjadi “kendaraan” simpatik sekaligus pengelabuan kepada rakyat yang mana sesungguhnya mereka sedang berkonspirasi dengan kekuataan asing yakni Amerika Serikat cs atau lebih tepatnya “golongan kanan yang tulen”.

**************

Dengan berusaha menelusuri data-data Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa) khususnya bukti yang mendiskreditkan tesis anti-PKI, Dale Scott melalui penelusuran dokumen Coen Holtazappel “The 30 September Movement“, maka didapatkan suatu kesimpulan bahwa gerakan 30 September 1965 merupakan gerakan konspirasi yang berpura-pura melakukan kudeta, padahal yang melakukan sekaligus merancang konpirasi ini adalah golongan kanan “tulen” Angkatan Darat dengan maksud untuk menghabisi golongan tengah militer terlebih dahulu.

Golongan kanan tulen ini adalah Soeharto dan AH Nasution yang anti-komunis (terlibat dalam hal ini adalah Sarwo Edhi). Sedangkan golongan tengah militer adalah mereka yang loyal tapi kritis terhadap Soekarno dan Pancasila, yang tidak bersekutu dengan PKI ataupun Amerika. Mereka adalah 6 Jenderal yang dibunuh. Dengan kudeta “pura-pura”, setelah golongan tengah Angkatan Darat dihabisi, maka golongan kanan dengan mudah merintis pembersihan golongan kiri (termasuk rakyat sipil) dengan slogan dan provokasi. Habisnya golongan tengah dan sipil kiri merupakan rencana langkah-langkah yang harus diambil demi mengukuhkan serta membentuk pemerintahan militer diktator. [catatan: ini juga terjadi di negara Chile yang mana Jenderal Pinochet bertindak seperti Soeharto].

Dalam paper Dale Scott, ia berkesimpulan bahwa dalam konspirasi “Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno, 1965-1967″ ditemukan tiga tahapan besar yakni:
Gestapu- 30 September 1965 : merupakan “kudeta” yang dilakukan oleh sayap kiri “gadungan”
KAP-Gestapu : yakni gerakan anti Gestapu dengan membantai PKI beserta ratusan ribu orang simpatisan PKI sebagai the dead of socialism.
Pendegradasian Pengaruh dan Kekuasaan Soekarno : secara terus menerus hingga tidak bersisa, hingga rakyat tidak diperbolehkan belajar atau mengikuti ajaran Bung Karno.

Pemaparan Dale Scott hanya membahas dua dari tiga phasa besar ini yakni phasa KAP-Gestapu dan Pendegradasian pengaruh dan kekuasaan Soeharto. Sedangkan phasa pertama, menurut penulis istilah kudeta pada tahap pertama bersifat fiktif, karena tidak adanya bukti-bukti pengambilalihan kekuasaan pada tahap ini oleh PKI. Buktinya Presiden Soekarno tidak digulingkan pada 30 September – 1 Oktober 1965 oleh PKI. Justru, Presiden Soekarno digulingkan oleh Soeharto cs setelah Gestapu-30 September dalam rangkaian “3 tahapan konspirasi”.



3 Tahapan Besar Penggulingan Soekarno




Ratusan orang dieksekusi secara massal

Sebelum membahas keterlibatan Amerika Serikat yang oleh CIA sendiri menyebut peristiwa 1965 sebagai “salah satu pembunuhan massal terburuk sepanjang abad 20″, marilah kita flash back kembali masalah-masalah apa saja yang menghantar terjadinya pembunuhan massal terburuk ini.

Menurut Harold Crouch, menjelang tahun 1965, staf umum Angkatan Darat (AD) Indonesia pecah menjadi dua kubu. Jauh sebelumnya, para jenderal tersebut (baik tengah maupun kanan) adalah anti-PKI, namun menjelang 1965 para jenderal ini pecah menjadi dua kubu pasca memburuknya kondisi kesehatan Soekarno (yang mana Soekarno jatuh pingsan). Kedua kubu tersebut adalah:
Kubu Tengah AD Indonesia
Kubu tengah adalah kelompok yang tetap loyal pada Soekarno, namun disisi lain mereka menentang kebijakan Soekarno tentang Persatuan Nasional (Nasakom) dimana PKI masuk dalam kekuatan nasional tersebut.
Kubu tengah dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani dan diikuti kawan-kawannya.
Kubu Kanan AD Indonesia
Kubu kanan merupakan mereka yang menentang kebijakan Soekarno maupun Ahmad Yani yang tetap loyal pada Bung Karno. Kubu ini dipimpin oleh AH Nasution dan Soeharto yang anggotanya diantaranya adalah Basuki Rachmat dan Sudirman dari Seskoad.

Kisah penggulingan Soekarno yang sederhana (dan belum terungkap secara menyeluruh) adalah ketika musim “gugur” (September) 1965, Ahmad Yani beserta kelompok intinya dibunuh, hal yang kemudian menjadi jalan “legal” bagi upaya merebut kekuasaan oleh kekuatan-kekuatan anti-Yani (dan yang pasti juga adalah anti Soekarno yang melindungi PKI) dari kubu sayap kanan yang berafiliasi dengan Soeharto. Kunci perebutan kekuasaan ini adalah apa yang dinamakan “coup” (kudeta) 30 September, yang berdalih bahwa menyelamatkan Soekarno, namun sesungguhnya target utama “kudeta” tersebut adalah membunuh para jenderal besar AD yang paling loyal terhadap Soekarno yakni kelompok Ahmad Yani.

Hal ini dapat ditelusuri dari pertemuan AD yang berlangsung pada bulan Januari 1965 yang dihadiri oleh petinggi AD termasuk didalamnya adalah A Yani dan tidak terkecuali Soeharto. Pada pertemuan tersebut, ada sekelompok petinggi AD yang kecewa (tidak senang) dengan Ahmad Yani dan pendukungnya. Dan pertemuan Januari 1965 menjadi petaka para jenderal yang loyal terhadap Soekarno.

Sebagai informasi, pada pertemuan Januari 1965, terdapat wacana untuk merebut kekuasaan ketika kondisi Presiden Soekarno memburuk untuk mencegah jatuhnya kekuasaan pada kelompok PKI. Namun rencana kudeta ini ditolak oleh Ahmad Yani. Pendapat A Yani didukung oleh empat orang petinggi AD lain yang masuk dalam kubu Yani. A Yani bersama 4 jenderal lain yang mendukung pendapat Yani pada pertemuan Januari 1965 dibunuh pada 1 Oktober 1965. Sebaliknya, mereka yang termasuk dalam kelompok Anti-Yani, justru bebas dari “kudeta” 30 September 1965. Dari kelompok yang anti Yani pada pertemuan Januari 1965, setidaknya 3 orang diantaranya yakni Soeharto, Basuki Rachmat dan Sudirman dari Seskoad menjadi tokoh utama yang menumpas “golongan kiri” dan golongan A Yani yang loyal pada Soekarno.

Tidak seorang Jenderal yang anti Soekarno pun yang menjadi target “kudeta 30S“, dengan satu pengecualian yakni Jenderal AH Nasution. Namun perlu dicatat bahwa AH Nasution “dapat” bebas dari pembunuhan disisi lain anaknya Ade Irma Suryani dan ajudannya Lettu Pierre Tendean yang dibunuh. AH Nasution berhasil melarikan diri tanpa mengalami luka berat, dan kemudian mendukung gerakan pembasmian PKI dan ideologi Soekarno pasca 30S.

Menjelang tahun 1961, CIA dikecewakan oleh AH Nasution yang semula dianggap sebagai “aset/orang” yang handal, namun kemudian dalam beberapa catatan ternyata AH Nasution tetap taat kepada Soekarno dalam berbagai kebijakan penting. Dan menjelang tahun 1965, kekecewaan ini sangat terasa bagi pihak yang mengoposisi AH Nasution, setelah bukti keterlibatan Amerika Serikat dalam perpecahan Vietnam. Lalu bagaimana track record hubungan Soeharto vs Nasution sampai-sampai AH Nasution sempat menjadi sasaran target “kudeta Gestapu”?

Pada tahun 1959, AH Nasution memeriksa kasus dugaan tindakan korupsi yang dilakukan Soeharto. Karena kasus ini, Soeharto diberi sanksi dengan memindahtugaskan Soeharto sebagai Panglima Diponegoro. Akibat kejadian 1959, hubungan Soerharot dan AH Nasution cukup “dingin”. [Crouch, The Army, p. 40; Brian May, The Indonesian Tragedy (London: Routledge and Kegan Paul, 1978), pp. 221-2.]


Pernyataan Distorsi : Skenario Membalikkan Fakta Sudah Direncankan Sejak Awal

Salah satu hal yang paling tidak manusiawi adalah mereka yang berusaha mendistorsi fakta realitas dengan mengkambinghitamkan suatu kejadian serta menggiring opini publik ditengah keruhnya suasana. Suka mempolitisir suatu peristiwa dengan alasan yang tidak korelatif. Misalnya kasus Bom Ritz Carlton.

Sejak awal pascapembunuhan 6 Jenderal besar yang loyal terhadap Soekarno, telah beredar pernyataan-pernyataan yang berusaha mendistorsi dengan realitas. Pernyataan Letkol Untung mengenai “Gestapu”, begitu juga distorsi ini oleh Soeharto dengan menginstruksikan pembasmian kelompok sosialis. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung mengumumkan kepada publik bahwa pada hari ini (1 Oktober 1065), Soekarno dilindungi (tawan) oleh kelompok Gestapu (PKI). Padahal pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno tidak di”lindungi” oleh PKI. Ini sudah pernyataan yang didistorsi.

Belum sampai disana, pada persidangannya Letkol Untung juga mengatakan bahwa para jenderal (yang tewas dalam konspirasi Gestapu) dengan dukungan CIA merencanakan kudeta pada tanggal 5 Oktober 1965, karena telah disiagakannya pasukan militer dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Barat ke Jakarta. Padahal sesungguhnya, pasukan-pasukan militer tersebut disiapkan di Jakarta untuk parade hari ABRI 5 Oktober 1965.

Untung sengaja tidak mengatakan hal yang sesungguhnya, padaha ia masuk dalam panitia persiapan peringatan hari ABRI tersebut. Dan lebih dashyatnya, padahal dia sendiri yang telah mengambil bagian dalam memilih kesatuan-kesatuan pasukan untuk parade hari ABRI tersebut. Untung juga tidak mengatakan bahwa kesatuan-kesatuan yang terpilih itu (termasuk bekas Batalion-nya yakni Batalyon 454/Banteng Raiders) telah menyediakan sekutu-sekutu untuk melakukan pembunuhan para Jenderal. Lalu, Letkol Untung dieksekusi mati dengan fakta persidangan yang absurd.

Namun ada catatan yang sering terlupakan dalam sejarah bahwa Letkol Untung (Pasukan Tjakrabirawa) yang melakukan “kudeta gadungan” memiliki hubungan khusus dengan Soeharto. Untung adalah anak buah Soeharto, dan Soeharto bersama Tien Soeharto pada tahun 1965 melakukan perjalanan panjang untuk sekadar menghadiri pernikahan Untung di Kebumen dari Jakarta. Lalu, mengapa Untung begitu bodoh melakukan kudeta yang kemudian Soeharto pula yang menghabisi nyawanya?

Bagaimana distorsi Soeharto?

Sesaat penculikan dan pembunuhan para Jenderal yang loyal terhadap Soekarno, tanpa bukti jelas Soeharto menuduh PKI + Angkatan Udara RI (AURI) melakukan pembunuhan enam jenderal. Lalu mengkambinghitamkan sekaligus memvonis hukuman mati (namun pada akhirnya dipenjara 29 tahun) Marsekal Madya Omar Dhani pada Desember 1966 (Almarhum meninggal pada 24 Juli 2009 silam) yang loyal terhadap Soekarno [wawancaranya bisa dibaca di sini]. Alasan Soaharto menghubungkan Omar Dhani dalam peristiwa Gestapu hanya karena lokasi mayat-mayat para jenderal ditemukan di Lubang Buaya di dekat Bandara Halim Perdana Kusuma. Disamping itu, Soeharto menghubungkan Omar Dhani karena para Gerwani melakukan latihandi kawasan dekat Halim Perdana Kusuma.

Padahal, pada saat itu, sesungguhnya Soeharto mengerti betul bahwa pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh unsur-unsur AD yang ditunjuk oleh Letkol Untung (sahabat dekat Soeharto sendiri). Untung pernah ditempatkan sebagai prajurit di bawah komando Soeharto. Fakta ini semakin jelas dari pernytaan Soeharto sendiri, “Dalam perjalan saya ke Mabes Kostrad (markasnya Soeharto), saya berpapasan dengan prajurit Baret Hijau (Pasukan Untung) yang telah ditempatkan dibawah Komando Kostrad (komando Soeharto), namun mereka tidak memberi hormat pada saya”.

Catatan: Batalyon Infanteri (Yonif) 454/Banteng Raiders yang menjadi pasukan pendukung Untung dalam Gestapu sesungguhnya merupakan pasukan Raiders yang dilatih dengan bantuan dana dari Amerika Serikat. Dari korelasi ini, sangatlah mungkin pasukan Raiders (Untung) – Amerika – Soeharto menjadi satu kesatuan dalam konspirasi ini.



LANJUTKAN......

Proklamator:
Bung Karno Putra Sang Fajar


Keturunan Bangsawan
“Aku adalah putra seorang ibu Bali dari kasta Brahmana. Ibuku, Idaju (Ida Ayu Nyoman Rai), berasal dari kasta tinggi. Raja terakhir Singaraja adalah paman ibuku. Bapakku dari Jawa. Nama lengkapnya adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo. Raden adalah gelar bangsawan yang berarti, Tuan. Bapak adalah keturunan Sultan Kediri.

Apakah itu kebetulan atau suatu pertanda bahwa aku dilahirkan dalam kelas yang memerintah, akan tetapi apa pun kelahiranku atau suratan takdir, pengabdian bagi kemerdekaan rakyatku bukan suatu keputusan tiba-tiba. Akulah ahli-warisnya.” Ir. Soekarno menuturkan kepada penulis otobiografinya, Cindy Adam.
Blitar, 6 Juni 1901
Putra sang fajar yang lahir di Blitar, 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Soekemi dan Ida Ayu Nyoman Rai, diberi nama kecil, Koesno. Ir. Soekarno, 44 tahun kemudian, menguak fajar kemerdekaan Indonesia setelah lebih dari tiga setengah abad ditindas oleh penjajah-penjajah asing.

Masa Sekolah
Soekarno hidup jauh dari orang tuanya di Blitar sejak duduk di bangku sekolah rakyat, indekos di Surabaya sampai tamat HBS (Hoogere Burger School). Ia tinggal di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Jiwa nasionalismenya membara lantaran sering menguping diskusi-diskusi politik di rumah induk semangnya yang kemudian menjadi ayah mertuanya dengan menikahi Siti Oetari (1921).

Soekarno pindah ke Bandung, melanjutkan pendidikan tinggi di THS (Technische Hooge-School), Sekolah Teknik Tinggi yang kemudian hari menjadi ITB, meraih gelar insinyur, 25 Mei 1926. Semasa kuliah di Bandung, Soekarno, menemukan jodoh yang lain, menikah dengan Inggit Ganarsih (1923).

Bandung, 29 Desember 1949
Soekarno muda, lebih akrab dipanggil Bung Karno mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia), 4 Juni 1927. Tujuannya, mendirikan negara Indonesia Merdeka. Akibatnya, Bung Karno ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman penjara oleh pemerintah Hindia Belanda. Ia dijeboloskan ke penjara Sukamiskin, Bandung, 29 Desember 1949.

Di dalam pidato pembelaannya yang berjudul, Indonesia Menggugat, Bung Karno berapi-api menelanjangi kebobrokan penjajah Belanda.


Pemimpin Partindo
Bebas tahun 1931, Bung Karno kemudian memimpin Partindo. Tahun 1933, Belanda menangkapnya kembali, dibuang ke Ende, Flores. Dari Ende, dibuang ke Bengkulu selama empat tahun. Di sanalah ia menikahi Fatwamati (1943) yang memberinya lima orang anak; Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rahmawati, Sukmawati dan Guruh Soekarnoputri.

Soekarno sebagai Penulis
Soekarno adalah seorang cendekiawan yang meninggalkan ratusan karya tulis dan beberapa naskah drama yang mungkin hanya pernah dipentaskan di Ende, Flores. Kumpulan tulisannya sudah diterbitkan dengan judul Dibawah Bendera Revolusi, dua jilid. Dari buku setebal kira-kira 630 halaman tersebut, tulisan pertamanya (1926), berjudul, Nasionalisme, Islamisme, dan Marxism, bagian paling menarik untuk memahami gelora muda Bung Karno.

Tahun 1942, tentara pendudukan Belanda di Indonesia menyerah pada Jepang. Penindasan yang dilakukan tentara pendudukan selama tiga tahun jauh lebih kejam. Di balik itu, Jepang sendiri sudah mengimingi kemerdekaan bagi Indonesia.Penyerahan diri Jepang setelah dua kota utamanya, Nagasaki dan Hiroshima, dibom atom oleh tentara Sekutu, tanggal 6 Agustus 1945, membuka cakrawala baru bagi para pejuang Indonesia. Mereka, tidak perlu menunggu, tetapi merebut kemerdekaan dari Jepang.

Setelah persiapan yang cukup panjang, dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs Muhammad Hatta, mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur No. 52 (sekarang Jln. Proklamasi), Jakarta.
Entahlah. Bagaimana jika pada waktu itu Soekarno dan Hatta tidak ada. Apakah Indonesia masih bisa merdeka. Ada pertanyaan kecil sekitar proklamasi kemerdekaan: mengapa para pemuda, di antaranya Pemuda Soekarni dan BM Diah, memaksa diri dengan penuh risiko menculik Sukarno hanya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia?
► e-ti/crs-sh (kompilator: wisnu Sujianto)



LANJUTKAN......

Sukarno Sang Penggali Pancasila

Sukarno Sang Penggali Pancasila  

Sukarno adalah proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia yang memerintah sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Maret 1968. Namun sebelumnya, pada 12 Maret 1967, kekuasaannya sebagai presiden telah dicabut oleh MPRS dan dilimpahkan kepada Soeharto yang secara resmi menggantikannya pada 27 Maret 1968.Sukarno atau lebih dikenal sebagai Bung Karno, lahir 6 Juni 1901 di Surabaya. Ayahnya adalah seorang guru sekolah rendah, bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo. Ibunya bernama Ida Nyoman Rai.Sampai kelas 5, Sukarno bersekolah di sekolah desa Inlandse School di Tulungagung. Kemudian ia melanjutkan ke Europese Lagere School di Mojokerto. 

Pada umur 15 tahun ia masuk Hogere Burger School di Surabaya. Di sini ia mondok di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, Ketua Sarikat Islam, salah satu tokoh utama pergerakan nasional.Bersama teman sepemondokannya, seperti: E.F.E Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, Agus Salim, Muso, Alimin dan Darsono, Sukarno mendapat pendidikan politik dari Tjokroaminoto. Pada umur 16 tahun, Sukarno masuk Tri Koro Darmo yang kemudian menjadi Jong Java.Setamat HBS, ia melanjutkan sekolahnya ke Technische Hogere School (HTS) di Bandung. 


Disini ia kembali mondok di rumah Haji Sanusi, teman Tjokroaminoto. Bakatnya sebagai orator ulung mulai terlihat. Ia tahan berbicara berjam-jam dengan topik dan intonasi yang sangat menarik. Keahlian ini ditunjang dengan penguasaannya atas beberapa bahasa asing secara aktif. Setamatnya dari THS pada 1926, ia terjun di dunia politik.Kiprah PolitikTanggal 4 Juli 1927, bersama rekan seperjuangannya, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia, dan ia dipercaya sebagai ketuanya. Dalam waktu singkat, PNI telah menarik simpati banyak orang. Kemajuan PNI yang demikian pesat, mengkhawatirkan pemerintah penjajah Belanda. Akhirnya pada Desember 1929, Sukarno dan sejumlah rekannya ditangkap. Meski pembelaannya di pengadilan yang berjudul 'Indonesia Menggugat' menarik perhatian internasional, pemerintah penjajah Belanda tetap menghukumnya selama 4 tahun di penjara Sukamiskin, Bandung. Namun, pada akhir 1931 ia dibebaskan.Saat ia ditahan, PNI terpecah menjadi dua. Sebagian membentuk Partai Indonesia (Partindo) dipimpin Sartono. Yang lain membentuk Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-baru), dipimpin Mohammad Hatta dan Sjahrir.Selepas dari penjara, Sukarno mencoba mempersatukan PNI kembali, namun gagal. Akhirnya ia masuk Partindo dan terpilih sebagai ketua. Tahun 1933 ia menulis risalah 'Mentjapai Indonesia Merdeka' yang menyebabkan ia ditangkap tanpa pengadilan, dan dibuang ke Ende, Flores.Awal 1938 ia dipindahkan ke Bengkulu.

Disini ia menjadi anggota Muhammadiyah. Ketika Jepang mendarat di Palembang, ia dipindahkan Belanda ke Padang. Pada Juli 1942, ia dibawa tentara Jepang ke Jakarta.Jepang akhirnya berhasil mengalahkan Belanda dan menguasai seluruh Hindia Belanda. Sukarno menyadari bahwa Jepang sama saja dengan Belanda. Untuk itu dalam perjuangannya, ia lebih berhati-hati.Oleh Jepang, para tokoh perjuangan seperti: Sukarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur, dicoba dirangkul dalam wadah Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Jepang kemudian membubarkan Putera dan membentuk Jawa Hokokai pada 1 Maret 1944, dengan pimpinan tertinggi dipegang Gunseikan. Sukarno duduk sebagai penasihat.Karena tentaranya yang semakin terdesak, Jepang mencoba menarik simpati rakyat dengan janji akan memberikan kemerdekaan setelah usai perang. Jepang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang bertugas menyelidiki semua aspek politik yang berhubungan dengan pembentukan Republik Indonesia.Pada 1 Juni 1945, dalam salah satu siding BPUPKI, Sukarno menyatakan perlunya dibuat suatu dasar bagi negara Republik Indonesia yang akan dibentuk. Saat itu Sukarno mengajukan lima butir pemikiran, yaitu: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah mengalami perubahan konsep kemudian diberi nama Pancasila, yang menurut Sukarno digali dari kebudayaan sendiri.Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Para pejuang kemerdekaan Indonesia segera berinisiatif mewujudkan kemerdekaan. Indonesia segera berinisiatif mewujudkan kemerdekaan. Namun terjadi perbedaan pendapat antara Sukarno, Hatta dan beberapa rekannya di satu pihak, dengan para pemuda seperti: Chaerul Saleh, Adam Malik, B.M. Diah, Wikana, dan rekannya di pihak lain.Para pemuda menghendaki perebutan kekuasaan dari Jepang secepatnya, namun Sukarno dan kawan-kawan tidak menghendaki jatuhnya banyak korban. Para pemuda kemudian menculik Sukarno dan Hatta pada dini hari 16 Agustus 1945 ke Rengasdengklok untuk memaksa Sukarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan. Atas usaha Ahmad Subarjo, selepas maghrib 16 Agustus 1945, Sukarno dan Hatta berhasil dibawa kembali ke Jakarta.Malam harinya, diadakan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dihadiri wakil pemuda. Menjelang dini hari 17 Agustus 1945, teks proklamasi selesai dibuat dan ditandatangani Sukarno dan Hatta, mewakili bangsa Indonesia. Dengan didampingi Mohammad Hatta, pada pukul 10.00 WIB, 17 Agustus 1945, dibacakanlah teks proklamasi, yang menandai kemerdekaan Republik Indonesia.Esok harinya, PPKI bersidang di Gedung Kesenian Jakarta. Dalam sidang tersebut, Sukarno dan Mohammad Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sidang tersebut juga mensahkan Undang-Undang Dasar Negara.Dalam rangka melucuti tentara Jepang sebagai pihak yang kalah, tentara sekutu masuk ke Indonesia. Belanda menggunakan kesempatan ini untuk menjajah Indonesia kembali. Tanggal 4 Januari 1946, Sukarno memutuskan memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta.Pada awal kemerdekaan, situasi politik dan keamanan dalam negeri masih ditandai banyak konflik. Kabinet demi kabinet berjatuhan dan tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan Agresi Militer I.Tahun 1948, Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan di Madiun. Sukarno berseru kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Sukarno-Hatta atau PKI. Akhirnya pemberontakan tersebut dapat ditumpas pada 30 September 1948.Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan Agresi Militer II terhadap Yogyakarta, yang saat itu merupakan ibu kota Negara. Sukarno, Hatta dan sejumlah menteri ditangkap Belanda. Sebelum ditangkap, Sukarno memberi mandate kepada Sjafruddin Prawiranegara yang berkedudukan di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat. Pemerintahan darurat ini berakhir setelah terjadi kesepakatan antara Belanda dan pemerintah Republik Indonesia lewat perjanjian Roem-Royen.Selanjutnya tercapailah Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang menetapkan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada 1950, RIS berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Sukarno tetap sebagai presidennya. Namun UUD yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Menurut undang-undang ini, kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri, sedangkan presiden hanyalah lambang. Pada masa ini kabinet demi kabinet pun berjatuhan, sehingga tidak ada kesinambungan program pemerintahan.Sementara itu, pemberontakan acap kali terjadi seperti pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Republik Maluku Selatan (RMS), dan lain sebagainya. Pada 5 Juli 1959, Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya antara lain memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.Namun pada prakteknya, banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945. Pada saat itu kekuasaan Presiden Sukarno menjadi sangat besar, yang akhirnya menjurus pada kultus individu, antara lain dengan ditetapkannya Sukarno sebagai presiden seumur hidup.Kekuasaan yang demikian besar ini banyak dimanfaatkan oleh PKI untuk mendekati Sukarno dan memperkuat dirinya. Akhirnya PKI melakukan pengkhianatan dengan G-30-S/PKI-nya. Atas pemberontakan ini, Sukarno enggan mengutuknya, karena menurutnya akan membuat perpecahan persatuan dan kesatuan. Akhirnya MPRS mencabut kekuasaannya sebagai presiden dan menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967, yang kemudian dikukuhkan pada 27 Maret 1968.Sukarno meninggal pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Ia meninggalkan beberapa orang istri antara lain: Fatmawati, Hartini, dan Ratna Sari Dewi. Untuk menghormati jasanya dilakukan upacara kenegaraan dan negara dinyatakan berkabung selama 7 hari. Jenazahnya dimakamkan di Blitar. (dni)




LANJUTKAN......

Soekarno Menggugat
Oleh Asvi Warman Adam

Tidak banyak diketahui umum bahwa tahun 1965-1967 Presiden Soekarno sempat berpidato paling sedikit sebanyak 103 kali. Yang diingat orang hanyalah pidato pertanggungjawabannya, Nawaksara, yang ditolak MPRS tahun 1967. Dalam memperingati 100 tahun Bung Karno, tahun 2001 telah diterbitkan kumpulan pidatonya. Namun, hampir semuanya disampaikan sebelum peristiwa G30S 1965.
Kumpulan naskah ini diawali pidato 30 September 1965 malam (di depan Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan, Jakarta) dan diakhiri pidato 15 Februari 1967 (pelantikan beberapa Duta Besar RI). Pidato-pidato Bung Karno (BK) selama dua tahun itu amat berharga sebagai sumber sejarah. Ia mengungkapkan aneka hal yang ditutupi bahkan diputarbalikkan selama Orde Baru. Dari pidato itu juga tergambar betapa sengitnya peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Di pihak lain, terlihat pula kegetiran seorang presiden yang ucapannya tidak didengar bahkan dipelintir. Soekarno marah. Ia memaki dalam bahasa Belanda.

Konteks pidato
Periode 1965-1967 dapat dilihat sebagai masa peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Dalam versi pemerintah, masa ini dilukiskan sebagai era konsolidasi kekuatan pendukung Orde Baru (tentara, mahasiswa, dan rakyat) untuk membasmi PKI sampai ke akarnya serta pembersihan para pendukung Soekarno.

Mulai tahun 1998 di Tanah Air dikenal beberapa versi sejarah yang berbeda. Selain menonjolkan keterlibatan pihak asing seperti CIA, juga muncul tudingan terhadap keterlibatan Soeharto dalam "kudeta merangkak", yaitu rangkaian tindakan dari awal Oktober 1965 sampai keluarnya Supersemar (Surat perintah 11 Maret 1966) dan ditetapkannya Soeharto sebagai pejabat Presiden tahun 1967. "Kudeta merangkak" terdiri dari beberapa versi (Saskia Wieringa, Peter Dale Scott, dan Subandrio) dan beberapa tahap.

Substansi pidato
Setelah peristiwa G30S, Soekarno berusaha mengendalikan keadaan melalui pidato-pidatonya.
"Saya komandokan kepada segenap aparat negara untuk selalu membina persatuan dan kesatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner. Dua, Menyingkirkan jauh-jauh tindakan-tindakan destruktif seperti rasialisme, pembakaran-pembakaran, dan perusakan-perusakan. Tiga, menyingkirkan jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas dendam."

Ia juga menyerukan "Awas adu domba antar-Angkatan, jangan mau dibakar. Jangan gontok-gontokan. Jangan hilang akal. Jangan bakar-bakar, jangan ditunggangi". Dalam pidato ia menyinggung Trade Commission Republik Rakyat Tiongkok di Jati Petamburan yang diserbu massa karena ada isu Juanda meninggal diracun dokter RRT. Padahal, beliau wafat akibat serangan jantung. Soekarno menentang rasialisme yang menjadikan warga Tionghoa sebagai kambing hitam.

Dalam pidato 20 November 1965 di depan keempat panglima Angkatan di Istana Bogor BK mengatakan, "Ada perwira yang bergudul. Bergudul itu apa? Hei, Bung apa itu bergudul? Ya, kepala batu." Tampaknya ucapannya itu ditujukan kepada Soeharto. Pada kesempatan yang sama Soekarno menegaskan, "Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio. Bukan Leimena…. Bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto, dan seterusnya (berbeda dengan nama tokoh lain, Soeharto disebut dua kali dan secara berturut-turut).

Mengapa Soekarno tak mau membubarkan PKI, padahal ini alasan utama kelompok Soeharto menjatuhkannya dari presiden. Karena dia konsisten dengan pandangan sejak tahun 1925 tentang Nas (Nasionalisme), A (Agama), dan Kom (Komunisme). Dalam pidato ia menegaskan, yang dimaksudkan dengan Kom bukanlah Komunisme dalam pengertian sempit, melainkan Marxisme atau lebih tepat "Sosialisme". Meskipun demikian Soekarno bersaksi "saya bukan komunis". Bung Karno juga mengungkapkan keterlibatan pihak asing yang memberi orang Indonesia uang Rp 150 juta guna mengembangkan "the free world ideology". Ia berseru di depan diplomat asing di Jakarta, "Ambassador jangan subversi."

Tanggal 12 Desember 1965 ketika berpidato dalam rangka ulang tahun Kantor Berita Antara di Bogor, Presiden mengatakan tidak ada kemaluan yang dipotong dalam peristiwa di Lubang Buaya. Demikian pula tidak ada mata yang dicungkil seperti ditulis pers.

Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan Soekarno dalam pidato di depan HMI di Bogor 18 Desember 1965. Soekarno mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani menguburkan korban.

"Awas kalau kau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan saja di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati."

Dalam kesempatan sama, Bung Karno sempat bercanda di depan mahasiswa itu, "saya sudah 65 tahun meski menurut Ibu Hartini seperti baru 28 tahun. Saya juga melihat Ibu Hartini seperti 21 tahun."

Gaya bahasa Soekarno memang khas. Ia tidak segan memakai kata kasar tetapi spontan. Beda dengan Soeharto yang memakai bahasa halus tetapi tindakannya keras. Di tengah sidang kabinet, di depan para Menteri, Presiden Soekarno tak segan mengatakan "mau kencing dulu" jika ia ingin ke belakang . Ketika perintahnya tidak diindahkan, ia berteriak "saya merasa dikentuti". Pernah pula ia mengutip cerita Sayuti Melik tentang kemaluannya yang ketembak. Namun, di lain pihak ia mahir menggunakan kata-kata bernilai sastra, "Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 ½ sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita."

Dalam pidato 30 September 1965 ia sempat mengkritik pers yang kurang tepat dalam menulis nama anak-anaknya. Nama Megawati sebetulnya Megawati Soekarnaputri, bukan Megawati Soekarnoputri. Demikian pula dengan Guntur Soekarnaputra.

Di balik pidato
Apa yang disampaikan Soekarno dalam pidato-pidatonya merupakan bantahan atas apa yang ditulis media. Monopoli informasi sekaligus monopoli kebenaran adalah causa prima dari Orde Baru. Umar Wirahadikusumah mengumumkan jam malam mulai 1 Oktober 1965, pukul 18.00 sampai 06.00 pagi, dan menutup semua koran kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Koran-koran lain tidak boleh beredar selama seminggu. Waktu sepekan ini dimanfaatkan pers militer untuk mengampanyekan bahwa PKI ada di belakang G30S.

Meski masih berpidato dalam berbagai kesempatan, pernyataan BK tidak disiarkan oleh koran-koran. Bila Ben Anderson di jurnal Indonesia terbitan Cornell mengungkapkan hasil visum et repertum dokter bahwa kemaluan jenderal tidak disilet dalam pembunuhan di Lubang Buaya 1 Oktober 1965, jauh sebelumnya Soekarno dengan lantang mengatakan, 100 silet yang dibagikan untuk menyilet kemaluan jenderal itu tidak masuk akal.

Dalam pidatonya terdengar keluhan. Misalnya, di Departemen P dan K orang-orang yang mendukung BK dinonaktifkan. Sebetulnya seberapa drastiskah merosotnya kekuasaan yang dipegangnya?

Presiden Soekarno masih sempat melantik taruna AURI dan berpidato dalam peringatan 20 tahun KKO. Paling sedikit Angkatan Udara, Marinir, dan sebagian besar tentara Kodam Brawijaya masih setia kepada Bung Karno. Tetapi kenapa ia hanya sekadar berseru "jangan gontok-gontokan antarangkatan bersenjata". Kenapa ia tidak memerintahkan tentara yang loyal kepadanya untuk melawan pihak yang ingin menjatuhkannya?

Soekarno tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama bangsa. Dalam skala tertentu, yang tidak diharapkan Bung Karno itu telah terjadi setelah ia meninggal . Demikian pula yang kita lihat hari ini di Aceh. Sebuah wilayah yang pada tahun 1945 para ulamanya menyerukan rakyat mereka untuk berdiri di belakang Bung Karno.

(*Dr Asvi Warman Adam Sejarawan LIPI) ► e-ti




LANJUTKAN......

Jumat, 12 Februari 2010

PREAMBULE: BUNG KARNO


Bangsa Indnesia sudah seharusnya bangga memiliki presiden seperti BUNG KARNO. Bung Karno memiliki karakter, memiliki daya pikat, daya pukau, dan daya mistik yang menjadi persyaratan seorang raja. Lebih dari itu, Bung Karno memiliki yang tidak dimiliki oleh presiden saat ini, yaitu keberanian untuk menyatakan diri sebagai manusia.

"Siapa berani berkata bahwa Mao tidak bersalah? Gandi tidak bersalah? ... Semua salah karena sekadar manusia." Orasi seperti ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Soekarno adalah seorang manusia. Pada kesempatan yang lain beliau juga menyatakan bahwa "... berapa kali saya akan dibunuh, tetapi karena Tuhan belum mengizinkan ...".

Amerika pernah dibuat kalang-kabut, Rusia sangat takjub, Bangsa-bangsa Asia dan Afrika bisa disatukan. Tak pernah sekali pun Bung Karno mau menjual bangsa dan negaranya. Ia dan bangsanya tidak mau menjadi antek-antek NEKOLIM, menjadi antek bangsa asing, seperti sekaran ini.

Saat ini anak-anak bangsa tega menjual anak-anak bangsanya demi sekeping dolar. Saat ini bangsa kita tidak lagi merdeka, hanya kelihatan merdeka. Kita dijajah oleh kepentingan-kepentingan asing melalui tangan-tangan kotor bangsa kita sendiri, yang rea menjual ibu pertiwi demi sekerat roti.

Classical Revolusioner merupakan karakter Bung Karno. Tidak ada lawan yang mampu menandingi kepiawaiannya berbicara di depan siapa pun. Tidak ada kawan yang tidak ingin menghancurkannya. Inilah gambaran Bung Karno: Sang Putra Fajar, Penyambung Lidah Rakyat, dan dibantai oleh 'rakyat'nya sendiri.

LANJUTKAN......